Cari Tulisan

loading...

Senin, 24 September 2018



Apakah baik mendeklarasikan diri untuk golput? Tentu tidak. Bagi penyelenggara dan peserta pemilu, mereka butuh suara. Sementara kita punya hak untuk memilih. Kenapa tidak digunakan?

Pilbup 2 tahun silam, di daerah saya, yang maju hanya sepasang. Lawannya kertas kosong. Kita diberi hak untuk memilih pasangan tersebut, atau kertas kosong.

Terdengar konyol. Makanya saya tidak pergi ke TPS. Sudah pasti pasangan itu menang, memang siapa yang mau mengawal kertas kosong?

Beda halnya jika yang tidak datang ke TPS, dianggap tidak memilih pasangan tersebut.

Jangankan surat suara yang tidak kita ambil, yang sudah kita ambil, kita coblos saja, kemungkinan masih hilang.

Banyak kasus seperti, suara calon A hilang di beberapa TPS, dan tidak bisa diusut, karena tidak punya saksi. Lha, kalau tidak punya saksi bagaimana tahu dapat suara?

Akhirnya ketahuan juga, dia membayar sekian orang dan diprediksi mendapat suara sekian, hanya saja kehabisan modal untuk bayar saksi. Suara pun lenyap.

Karena itu pada sebuah kesempatan, saya bertanya pada salah satu komisioner KPU Kota. Apa pihak penyelenggara sendiri tidak bisa mengawal, sehingga calon tidak perlu keluar modal untuk bayar saksi?

Anda bayangkan, bayar saksi itu tidak murah. Memang nominalnya kecil, tetapi dikalikan berapa ratus atau ribu TPS, tentu memberatkan kantong.

Lalu apa sih dampak dari satu suara yang kita miliki, dibanding jutaan yang lain? Kalau hanya saya sendiri yang golput, tak berdampak sama sekali. Ibarat sebutir pasir di bak mandi.

Namun jika ini dibagikan 1.000 orang dan dibaca 10x lipatnya, mungkin akan cukup berdampak. Hehe

Jadi ada dua pilihan Golput. Pertama, datang ke TPS lalu coblos saja semuanya, lalu celupkan jari kelingking ke tinta biru, agar seolah-olah tidak golput.

Kedua, tidak usah datang. Cukup di rumah, menonton televisi, dan menyimak para pengamat menafsir realitas, dari angka-angka yang terus berjalan.

Tetapi cara yang kedua ini beresiko. Itu berarti surat suara yang menjadi hak kita, akan tetap terlipat rapi. Iya kalau misalkan tetap terlipat rapi, kalau akhirnya dibuka orang jahat dan dicoblos semaunya. Bisa bahaya.

Jadi, kalau ingin golput, lebih baik gunakan cara pertama. Datang ke TPS, coblosi semua, biar tidak disalahgunakan orang jahat.

Namun perlu diingat, buat apa capek-capek ke TPS, antri, korban waktu, dibuat ribet dengan beberapa surat suara yang banyak tulisan dan foto-foto, tetapi justru tidak menyalurkan hak suara dengan baik?

Disinilah kita sadar, bahwa kita terikat dalam sistem dan kemungkinan-kemungkinan yang serba salah. Golput pun salah, mau memilih pun calon yang ada tidak begitu meyakinkan.

Mau apatis sama sekali pun juga keliru. Mereka kelak yang akan membuat dan menjalankan kebijakan yang mengikat kehidupan publik, yang kita ada di dalamnya.

Mau ikut serta mengajak agar menyalurkan hak memilih dengan bijak, rasanya membosankan. Sudah banyak yang melakukan itu, dan memang itulah ajakan terbaik, dari ajakan-ajakan lain yang serba salah tadi.

Makin salah lagi jika mengajak golput. Serba repot.

Jadi kita memang harus memulai untuk lebih peduli lagi, mempelajari rekam jejak dari orang-orang yang akan kita pilih.

Apakah itu Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, Caleg DPRD Kota/Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD RI, hingga lurah dan kepala desa.

Mungkin dari situ akan ada dua atau tiga calon yang menarik perhatian kita, sehingga kita tergerak untuk memilih, bahkan ikut berkampanye.

Dan berdoa, semoga jika jadi kelak, tidak hilang. Maksudnya, setelah jadi anggota DPR, kena PAW karena yang bersangkutan pindah dapil atau tergiur jabatan lain.

Atau, yang baru terpilih jadi Bupati/Walikota, baru setahun atau dua tahun mejabat sudah tergiur maju menjadi Gubernur atau Wakil Gubernur.

Baru terpilih jadi Gubernur atau Wakil Gubernur, baru beberapa bulan sudah sibuk untuk maju Pilpres. Bagaimana tidak mengecewakan?

Namun jika hal itu terjadi, kembalikanlah semua pada Tuhan. Mau bagaimana lagi? Hanya ini yang bisa dilakukan rakyat jelata. Selamat menggunakan hak-hak politik. []

Blitar, 24 September 2018
Ahmad Fahrizal Aziz
www.fahryzal.com


Sifat fanatik memicu hilangnya kesadaran. Hal inilah yang pernah dikaji oleh Ibnu Sina, ahli kedokteran atau fisiologi, tentang gangguan mental seseorang karena terlalu suka (maniak) pada sesuatu.

Teori ini kemudian disebut frenologi.

Rasa suka dan bangga adalah hal wajar, namun tidak wajar lagi jika sudah menjadi maniak. Karenanya istilah "mania" atau "maniak" sebenarnya istilah untuk menyebut seseorang yang mengalami gangguan jiwa, sayangnya justru dijadikan kebanggaan.

Tiga abad sebelum masehi, Plato sudah mengidentifikasi 3 kelas jiwa. Salah satunya, Thumoeides, yaitu jiwa yang hanya mengandalkan amarah.

Jika dikaitkan, sifat fanatik melahirkan banyak Thumoeides, lebih suka bermain kasar, mengedepankan amarah, bahkan rela berkorban nyawa.

Dalam kelompok tertentu, Thumoeides ini sering dijadikan "tukang gebuk". Suasana mental dan jiwanya dikondisikan untuk itu. Maka jangan heran jika ada orang rela jadi tumbal bom bunuh diri, demi kebanggaan pada sesuatu yang ia sangat fanatik terhadapnya.

Lalu, bagaimana dengan fanatik terhadap club sepakbola? Sampai ada tragedi baku hantam antar supporter yang menyebabkan nyawa melayang. Apa sebenarnya yang dicari dari itu semua?

Memang sangat membingungkan, apalagi dalam kelompok massa. Kesadaran diukur dari kelompok tersebut. Misalkan, ada maling ayam dihajar warga hingga tewas, tanpa berfikir bahwa perlakuan itu justru jauh lebih keji dari sekedar mencuri ayam.

Persinggungan massa memang sulit dihentikan. Termasuk ketika dua massa dari kelompok yang berseteru bertemu, ya katakanlah antar supporter club bola yang memiliki sejarah perseteruan yang panjang.

Meski generasi berubah, meski pelatih dan pemain itu telah berganti, mungkin kepemilikan club juga berganti, termasuk sebagian besar supporternya sudah beda generasi, namun sentimen keduanya tetap abadi.

Berbeda dengan fanatik terhadap agama misalnya, yang masih punya dasar teologis, Tafsir bahwa dengan sikap tersebut, ia akan mendapat surga misalkan.

Bisa juga fanatik pada organisasi, pada tokoh yang ia junjung, bahwa kepatuhan dan loyalitas tersebut akan memberikan keberkahan misalkan.

Lalu bagaimana dengan fanatik dengan club sepakbola, yang pemain dan pelatihnya terus berganti, yang tidak memiliki justifikasi teologi. Tidak ada yang berani bilang dengan mendukung klub tertentu akan jadi kaya atau masuk surga.

Apakah yang semacam itu perlu dimaklumi? Mengingat fanatisme itu ada dimana-mana, termasuk pada pasangan capres dan cawapres. Tidak hanya pada klub sepakbola. []

Blitar, 24 September 2018
Ahmad Fahrizal Aziz

Minggu, 23 September 2018



Sebaiknya Bu Khofifah memang tidak perlu ikut dalam tim sukses salah satu kandidat, termasuk tim Jokowi-Ma'ruf. Sekalipun beliau pernah duduk sebagai Menteri Sosial di kabinet kerja.

Bu Khofifah pun tak punya tanggung jawab moral, alasannya, duet Jokowi-Ma'ruf kali ini adalah format PDIP-PKB. Kedua parpol tersebut tidak mengusung Bu Khofifah pada Pilgub Jatim 2018 lalu.

Memang ada Golkar dan Nasdem, namun figur yang dimunculkan bukan representasi kedua parpol tersebut. Apalagi juga ada PAN dan Demokrat yang dulu mengusung Bu Khofifah, yang kini berada di kubu seberang.

Apalagi dengan Prabowo-Sandi yang notabene duet tunggal Gerindra?

Lebih baik Bu Khofifah dan Mas Emil fokus mengurus Jatim, sebagai Gubernur dan Wakil gubernur pilihan Jawa Timur.

Terlalu banyak kepala daerah yang turut serta menjadi tim sukses. Apakah Gubernur Jatim harus ikut serta? Rasanya tidak perlu.

Blitar, 23 September 2018
Ahmad Fahrizal Aziz
Penikmat Kopi

Rabu, 19 September 2018



Secara umum tulisan hanya dibagi dalam dua bentuk : puisi dan prosa.

Puisi itu yang pendek, padat, dan tersirat. Sementara prosa lebih panjang, sampai membentuk paragraf dan berlembar-lembar jumlahnya.

Meskipun belakangan ada juga puisi yang panjang menyerupai prosa, namun itu faktor lain.

Jika dilihat dari bentuknya, maka setiap tulisan yang panjang-panjang, masuk kategori prosa, entah itu cerpen, esai, berita, resensi dan lain sebagainya.

Lalu bagaimana dengan penjelasan fiksi dan non fiksi?

Fiksi sering digunakan untuk kategori tulisan yang tidak berdasar fakta, alias imajinasi, fantasi, atau rekaan. Berkebalikan dengan non fiksi. Umumnya esai dan berita masuk non fiksi.

Pada pengertian di atas, seharusnya istilah fiksi atau non fiksi tidak digunakan untuk membedakan bentuk tulisan.

Misalkan, cerpen masuk kategori fiksi. Apakah selalu? Bisa saja cerpen itu diangkat dari kisah nyata. Tidak ada yang imajinatif disitu, apalagi fantasi. Begitu pun dengan puisi, atau novel-novel yang diangkat dari kisah nyata.

Dalam pengertian ini, fiksi dan non fiksi memiliki kelemahan jika digunakan untuk membagi tulisan berdasar bentuknya.

Lalu bagaimana jika ada orang menulis berita lalu isinya ngarang semua? Meskipin semua unsurnya terpenuhi, 5W+1H, tetapi peristiwa aslinya tidak ada.

Sehingga istilah fiksi dan non fiksi lebih tepat untuk membagi kategori tulisan berdasar isi/kontennya.

Bentuk-bentuk tulisan di era kini

Bentuk tulisan seringkali cukup mengganggu bagi mereka yang mulai belajar menulis. Seringkali saya sendiri harus menjelaskan dulu, dan sebenarnya itu tidak baik, karena justru bisa malah membingungkan.

Ibaratnya, montir bengkel yang disuruh membenahi kerusakan motor, tetapi motor yang mau dibenahi tidak ada, tetapi harus mengira-ngira apa kerusakannya.

Kebingungan itu makin diperparah karena banyaknya orang menulis bebas di sosial media. Bahkan seringkali yang melakukan itu adalah editor senior koran harian.

Sosial media menerabas batas formal aturan-aturan tersebut, dan celakanya mereka yang baru belajar menulis menjadikannya sebagai rujukan, bukan koran, majalah, atau media online yang masih cukup ketat menerapkan aturan kepenulisan.

Masalahnya pula, justru gaya penulisan bebas itu yang banyak diminati. Sebut saja tulisan-tulisan di Mojok.co. Sementara tulisan-tulisan yang formal dan prosedurnya ketat, dianggap monoton dan membosankan.

Membedakan Bentuk

Saya membagi pengertian antara "jenis tulisan" dan "bentuk tulisan". Fiksi dan non fiksi itu jenis tulisan. Sementara puisi, esai, berita, cerpen, resensi, itu bentuk tulisan.

Kenapa harus menyebutnya bentuk? Karena ada perbedaan dalam cara penulisan, unsur-unsur di dalamnya, konten, dan lain sebagainya yang bisa kita cari perbedaannya. Sehingga nantinya mudah menganalisis.

Bentuk tulisan, dalam analisis saya sejauh ini hanya empat : puisi, cerpen, esai, dan berita.

Dari keempatnya, yang paling mudah dibedakan adalah puisi. Jadi siapapun tahu bahwa tulisan yang dibaca adalah puisi, tanpa perlu menganalisis.

Cirinya, bahasanya lebih padat, tidak langsung menyampaikan maksud aslinya, kalimatnya bersayap, penuh majas, dan beberapa mengedepankan unsur estetika bahasa.

Begitupun dengan cerpen. Meski dari gaya bahasa, kadang ada juga esai yang mirip cerpen, atau berita yang mirip cerpen. Ada, namanya news feature.

Meski demikian, sangat mudah untuk menganalisis apakah itu cerpen atau bukan, karena cerpen wajib memiliki unsur intrinsik seperti tokoh, dialog, plot/alur, setting waktu dan tempat.

Esai dan berita tidak memiliki unsur di atas. Diantara keduanya, berita sudah begitu familiar karena bisa dibaca di koran-koran. Sehingga masyarakat tahu apakah ini berita atau bukan.

Justru bentuk esai ini yang masih membuat orang bingung. Karena selain esai, bertebaran istilah-istilah seperti artikel, opini, dan sejenisnya.

Definisi esai

Definisi esai bisa dibaca pada KBBI, namun sebelum kesana, mari kita ingat kembali pertama kali istilah esai kita dengar, yaitu pada soal ujian sekolah.

Setidaknya ada 3 jenis soal ujian, yaitu pilihan ganda, jawaban singkat, dan esai/uraian.

Sebenarnya istilah esai itu sudah lama kita kenal, yaitu menuliskan atau mengungkapkan sesuatu sepintas dari sudut pandang penulisnya.

Jadi soal esai itu melatih kemampuan intelektual siswa, sebab siswa harus mengungkapkan sesuatu dari sudut pandang mereka.

Sayangnya, yang terjadi justru tidak demikian. Banyak soal uraian/esai justru hanya tempat "menempel" ingatan yang didapat dari buku.

Opini dan Artikel

Lalu apakah opini masuk esai? Opini dalam koran, majalah, atau media online hanya nama rubrik. Bukan bentuk tulisan.

Sehingga opini adalah esai itu sendiri, karena menulis suatu subyek atau masalah dari sudut pandang penulisnya.

Begitupun dengan artikel. Mulanya artikel adalah sebutan untuk isi majalah atau tabloid. Artikel sendiri bukan bentuk tulisan, sebagaimana opini, hanya untuk menamai tulisan yang masuk di dalam majalah atau tabloid.

Artikel bisa berbentuk esai, bisa juga berita.

Esai dan Berita

Salah satu perbedaan esai dengan berita, adalah pada subyektifitas tulisan. Esai lebih subyektif, sementara berita tidak boleh. Subyektif yang dimaksud adalah adanya opini, penilaian, dan kesan dari penulisnya.

Berita hanya menuliskan berdasar fakta yang ditemukan. Tidak ada sudut pandang penulis yang disampaikan. Bahasanya pun lugas, tidak berbelit, sehingga mudah dipahami.

Sementara esai bisa menggunakan gaya bahasa yang bermacam-macam. Bisa lugas, ilmiah, atau puitik. Selengkapnya nanti akan kita bahas dalam tulisan yang khusus membahas esai.

Blitar, 18 Desember 2018
Ahmad Fahrizal Aziz


Betapa panasnya pilpres 2014 silam, dan potensi itu mungkin terjadi pada 2019, dengan tensi yang lebih tinggi, dengan emosi yang lebih meletup-letup.

Akan bermunculan postingan-postingan super ajaib yang mengoyak emosi, demi meramaikan, sekaligus memperkeruh perdebatan.

Pihak yang bertanding pun sama, meski beda formasi. Pihak Jokowi akan mempertahankan posisi, dan pihak Prabowo tak ingin kalah lagi, untuk kesekian kali.

Menang. Menang. Menang. Sebab tidak mudah menjadi pihak yang kalah.

Akan tetapi yang lebih heboh justru pendukungnya, lebih frontal, agitatif, emosional, fanatik, dan semacamnya.

Mudah marah, terlibat saling ejek, debat kusir, mudah tersinggung, dan hidup rasanya tidak tenang, tiap kali ada postingan baik tentang lawan, atau postingan yang menyudutkan jagoan.

Dalam beberapa survey, "pemilih diam" terus meningkat. Mungkin bosan. Seperti saya, andai ditanya. Jokowi atau Prabowo? Saya akan menjawab : pokok milih, nanti di bilik suara.

Tidak lagi mau blak-blakan seperti 2014 silam, meski orang tetap bisa menebak.

Mungkin "pemilih diam" akan terus bertambah. Sebab debat sengit belum tentu ada gunanya, menguras emosi. Jangankan dukung mendukung, ikut komentar pun rasanya sudah jengah.

Karena masalah hidup tidak akan selesai hanya karena komentar pilpres. Lebih baik mengurus yang lain, apalagi calonnya hanya dua, tidak perlu banyak pertimbangan.

Mari jadi pemilih diam. Diam mengawasi dan mengamati, lalu memilih pada saatnya nanti. Tidak perlu capek-capek berdebat, atau ikut-ikutan sebar hoax.

Kita ingin hidup yang tenang dan damai. []

Blitar, 19 September 2018
Ahmad Fahrizal Aziz

Rabu, 05 September 2018



Benarkah gerakan 2019 ganti Presiden resmi dilarang? Tentu ini menarik disikapi, sebab ada hal-hal tersembunyi di dalamnya, ada banyak tafsir dan rawan ditumpangi.

Apakah gerakan ganti Presiden itu berarti mengganti Jokowi? Bisa iya bisa tidak. Iya karena sekarang Presidennya Jokowi, kenapa tidak langsung saja buat gerakan 2019 ganti Jokowi?

Bisa tidak karena Presiden yang dimaksud bisa diartikan sebagai pemimpin tertinggi sebuah negara. Artinya ganti Presiden bisa ditafsir mengganti model kepala negara, sebagaimana tafsir Gus Muwafiq, Presiden nantinya bisa diganti dengan Khalifah atau Perdana Menteri.

Jika itu terjadi, maka parlemen akan ramai, jika misal eksekutif akhirnya dikuasai oleh penggerak ganti presiden yang dalam tafsir kedua itu tadi.

Apakah gerakan ganti Presiden itu kemudian juga dalam rangka memenangkan Prabowo? Bisa iya bisa tidak. Iya karena jelas hanya dua pasang yang bertanding dalam Pilpres 2019. Artinya tidak ada orang selain Prabowo yang berkesempatan mengganti Jokowi dalam kontes politik elektoral.

Bisa tidak karena meski sudah jelas ada nama calon pengganti, namun yang digaungkan tetap ganti Presiden. Maka tafsir kedua tadi makin kuat, makin menemukan legitimasinya.

Ada yang menyebut tafsir kedua itu berlebihan, namun sebagai sebuah persepsi itu wajar saja, sebab jika benar terjadi, dampaknya bisa mengerikan.

Peristiwa sejarah bisa terulang, Pemerintah dan DPR akan sibuk berdebat soal sistem. Tidak ada waktu untuk kerja, sebagaimana pada awal-awal kemerdekaan, sampai Soekarno harus mengeluarkan dekrit Presiden 1959.

Artinya, sebagai sebuah gerakan politik, 2019 ganti Presiden lebih baik dilarang, dan pemerintah punya hak untuk itu.

Sebab Pilpres 2019 sudah jelas terlihat, siapa yang berkompetisi. Tidak perlu lagi memainkan isu abu-abu. Sudah terang benderang. Apakah Jokowi lagi, atau ganti Prabowo yang akan jadi Presiden.

Karenanya, untuk meminimalisir kemungkinan tafsir kedua, pelarangan tersebut bisa sebagai upaya preventif. []

Blitar, 5 September 2018
Ahmad Fahrizal Aziz

Selasa, 04 September 2018



Jihad politik adalah bahasa tersendiri, untuk menamai atau lebih tepatnya menetralisir pendangan publik yang kerap menyebut politik sebagai wilayah kotor.

Padahal yang kotor adalah caranya, lebih tepatnya cara memperoleh jabatan, kekuasaan, atau jaringan tertentu.

Kenapa kotor? Sebab follow the money. Mengikuti jumlah uang yang disediakan untuk mendapat suara, itulah yang pernah dikhawatirkan Bung Karno dahulu, ketika politik jadi "pasar bebas".

Akhirnya, yang berkuasa adalah "dana". Sekarang bayangkan, dalam politik elektoral saat ini, yang "satu orang satu suara", sulit kiranya jika tidak mengeluarkan dana untuk sekedar mengamankan suara, mengongkosi saksi.

Itu belum biaya promosi, memperkenalkan diri ke hadapan publik atau calon konstituennya. Belum lagi misal, menyewa jasa/konsultan politik, untuk memoles brand dirinya.

Juga biaya-biaya lain yang tak terduga jumlahnya. Termasuk yang kemungkinan menggunakan siasat "menjatuhkan lawan" agar pesaing elektoralnya kian melemah.

Nyatanya, di lapangan memang terjadi perang yang sedemikian keras. Senjata utamanya hanya dua : akal dan uang.

Karenanya jihad politik jadi bahasa tersendiri, untuk mengkritisi sekaligus melawan keadaan saat ini. Apakah mungkin?

Tentu akan sangat berat. Apalagi jika hanya berbekal semangat. Sementara yang lain, yang juga kerja jatuh bangun, ada bantuan materinya.

Sementara yang membahasakan jihad, tanpa bantuan materil, bahkan harus urun rembuk materi. Berbekal semangat, niat baik, dan keikhlasan. Ya mungkin begitulah yang disebut jihad.

Namanya Jihad tentu pasti ada yang dikorbankan. Pada zaman perang fisik, jihad mengorbankan nyawa, bahkan ada yang kehilangan sebagian anggota tubuhnya seperti tangan dan kaki, yang akhirnya hidup cacat.

Jihad politik tidak harus berkorban nyawa, mungkin juga tidak harus berkorban banyak materi. Paling hanya berkorban waktu, tenaga, dan keahlian.

Rela memilih meski tidak dapat angpau, rela mengawal suara meski tidak ada akomodasi, rela berpromosi meski tidak mendapat fee. Rela menyumbangkan keahlian yang dimiliki.

Kuncinya hanya rasa percaya. Percaya pada figur yang didukung, percaya bahwa figur tersebut akan menjalankan tugasnya dengan baik jika memangku jabatan tersebut.

Selebihnya, ikhlas! Setidaknya sudah ikut berjihad menciptakan suasana politik yang lebih baik.

Namun apakah hal semacam itu masih ada? Apalagi di tengah kondisi yang serba pragmatis begini, di tengah naiknya harga kebutuhan pokok dan naiknya gengsi dalam pergaulan.

Masihkah ada pejuang-pejuang yang rela ber-jihad politik sebagaimana di atas?

Semoga masih ada. Sebab perubahan selalu diawali dari bahasa, dan jihad politik adalah sebuah bahasa yang menyimpan harapan cerah.

Blitar, 3 September 2018
Ahmad Fahrizal Aziz

My Plukme

My Plukme
Klik gambar